Kantor Imigrasi Kelas II Madiun | TAK DAFTAR ULANG PNS DIANGGAP BERHENTI
21984
single,single-post,postid-21984,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

TAK DAFTAR ULANG PNS DIANGGAP BERHENTI

TAK DAFTAR ULANG PNS DIANGGAP BERHENTI

DSC_0655_2

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur serentak mengikuti Diseminasi Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) Tahun 2015. Salah satu tempat pelaksanaan kegiatan adalah di kantor Imigrasi kelas II Madiun yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 September 2015 yang diikuti oleh sekitar 800 Aparatur Sipil Negara yang berasal dari seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Madiun, Ngawi, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Nganjuk, Jombang, Trenggalek dan Pacitan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Sigit Roesdianto menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi PUPNS 2015 diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Tujuan kegiatan agar seluruh PNS dilingkungan kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui, memahami, dan mengikuti PUPNS tahun 2015 sehingga datanya tercatat dalam database kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sigit Roesdianto mengharapkan agar seluruh peserta khususnya pegawai Kanim Madiun bersungguh-sungguh mengikuti pemaparan materi sehingga kelak mampu mengisi data kepegawaian dirinya secara benar.

Dalam paparannya, Kepala Sub Bagian Mutasi I, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Zulfahmi, S.E., M.H., menjelaskan bahwa PUPNS Tahun 2015 adalah pendataan ulang PNS yang wajib diikuti oleh seluruh PNS baik yang berada di dalam maupun di luar negeri untuk mengetahui secara pasti jumlah dan kondisi PNS. PUPNS pernah dilakukan pada tahun 2003, namun karena dilaksanakan dengan cara mengisi formulir dan diinput oleh pihak ketiga, data yang diperoleh tidak akurat dan banyak kesalahan. Pada tahun 2015, PUPNS dilaksanakan dengan cara mengisi data pada aplikasi PUPNS secara online. Pengisian ini dilakukan sendiri melalui perangkat seperti komputer, laptop, gadget, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Dengan cara ini seluruh PNS dimanapun berada dapat dengan mudah memeriksa, merubah, maupun mengisi sendiri pada aplikasi sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. Sanksi bagi PNS yang tidak mengikuti PUPNS adalah datanya tidak akan ada di dalam database kepegawaian di BKN dan dianggap berhenti serta administrasi kepegawaiannya tidak akan dilayani.

Kegiatan diseminasi PUPNS ini sangat diapresiasi oleh peserta, salah satunya Taufik Ernanto pegawai Lapas Kediri. Taufik menuturkan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini banyak menginformasikan tahapan proses, cara penggunaan aplikasi, dan cara pengisian data. Peserta juga dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi pada saat registrasi, pengumpulan dokumen, dan pengisian data, lanjut Taufik.

No Comments

Post a Comment