Kantor Imigrasi Kelas II Madiun | Tentang Kami
18859
page,page-id-18859,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Tentang Kami

Get to know us better

SELAYANG PANDANG

KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN

Kantor Imigrasi Madiun dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002. Peresmian Kantor dilakukan pada tanggal 27 April 2003 oleh Direktur Jenderal Imigrasi Drs. M Iman Santoso, SH, MA, MH. Gedung Kantor Imigrasi Madiun yang diresmikan tersebut adalah bekas Kantor Koperasi yang merupakan milik Pemerintah Kota Madiun yang beralamatkan di JL. Soekarno Hatta no. 44. Sedangkan Gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II Madiun terletak di Jalan Panglima Sudirman Desa Kaligunting, Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Gedung kantor tersebut diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bapak PATRIALIS AKBAR pada tanggal 23 Januari 2010 dan baru pada  tanggal 05 April 2010 secara resmi dipergunakan.

Informasi &  Komunikasi
Infokim

Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tugas : melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan Sarana Komunikasi Keimigrasian dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a)  melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebarannya untuk penyelididkan keimigrasian;

b)  melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Pelayanan
Lalintuskim

Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

Tugas : melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a)  melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;

b)  melakukan peentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;

c)  melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.

Pengawasan & Penindakan
Wasdakim

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Tugas : melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a)  melakukan pemeantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;

b)  melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

2134

PENERBITAN PASPOR

253

IJIN TINGGAL

72

KEPUASAN PEMOHON

2

SERTIFIKAT ISO 9001:2008

SEJARAH

Kantor Imigrasi Madiun dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun cukup luas, karena terdiri dari 6 Kabupaten dan Kota, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Peresmian Kantor Imigrasi Madiun dilakukan pada tanggal 27 April 2003 oleh Direktur Jenderal Imigrasi Drs. M Iman Santoso, SH, MA, MH. Gedung Kantor Imigrasi Madiun yang diresmikan tersebut adalah bekas Kantor Koperasi yang merupakan milik Pemerintah Kota Madiun. Oleh karena itu berdirinya Kantor Imigrasi Madiun juga ditunjang oleh peran serta Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Madiun yang bersedia mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan operasional Kantor Imigrasi.

Di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun terdapat beberapa hal yang strategis, misalnya adanya Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara (Lanud) Iswahyudi yang terletak di Maospati Kabupaten Magetan yang merupakan salah satu Pangkalan Udara TNI-AU terbesar di Indonesia. Disamping itu, di wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun juga terdapat beberapa industri berskala nasional seperti Industri Kereta Api (PT INKA) dan industri pengolahan gula Rejo Agung. Di bidang pendidikan terdapat Pondok Pesantren Modern Gontor yang sangat terkenal, dan bahkan banyak juga santri asing yang menuntut ilmu disana.

Dengan potensi yang demikian itu, keberadaan Kantor Imigrasi Madiun merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kebutuhan bagi perkembangan wilayah tersebut. Selama ini masyarakat yang memerlukan pelayanan keimigrasian harus pergi ke Kantor Imigrasi Surabaya yang berjarak ? 180 km, maka dengan dibentuknya Kantor Imigrasi Madiun berarti dapat dilakukan efisiensi waktu dan biaya yang selama ini menjadi beban masyarakat di wilayah Madiun. Di sisi lain, pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang dalam hal ini tugas pengawasan keimigrasian menjadi lebih terjangkau karena selama pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan dari Surabaya.

Secara geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun berbatasan dengan wilayah kerja Kantor Imigrasi Blitar dan Kantor Imigrasi Solo, yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk (wilayah kerja Kantor Imigrasi Blitar), dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen (wilayah kerja Kantor Imigrasi Solo). Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun secara keseluruhan adalah 5.951,95 km2. Secara administratif wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun membawahi 1 (satu) wilayah Pemerintahan Kota dan 5 (lima) wilayah Pemerintahan Kabupaten, yang secara keseluruhan mencakup 67 (enam puluh tujuh) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Kota Madiun              : 33,92 km2 (3 Kecamatan).
2. Kabupaten Madiun     : 1.010,84 km2 (15 Kecamatan).
3. Kabupaten Ponorogo  : 1.502,91 km2 (13 Kecamatan).
4. Kabupaten Magetan   : 688,85 km2 (16 Kecamatan).
5. Kabupaten Pacitan     : 1.419,44 km2 (20 Kecamatan).
6. Kabupaten Ngawi       : 1.295,99 km2 (12 Kecamatan).

Keadaan penduduk yang berada dalamwilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun sampai dengan akhir tahun 2002, baik WNI maupun WNA mempunyai jumlah yang signifikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut terhadap pelayanan keimigrasian, serta sesuai pula dengan jangkauan yang dapat dipantau dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Madiun berupaya melakukan penelitian ulang untuk mengetahui validitas data tersebut yang akan digunakan untuk inventarisasi dan menelaah status dan jenis perijinan keimigrasian yang dimiliki oleh warga negara asing.Untuk itu guna mendapatkan data yang valid mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing akan dilakukan melalui mekanisme koordinasi pengawasan orang asing yang telah terbentuk pada bulan September 2003. Langkah ini sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imirasi Madiun sebagaimana telah disiapkan sejak dilakukannya pembukaan pelayanan tahap pertama atau “soft opening” pada tanggal 10 Februari 2003.

Pemberian pelayanan keimigrasian dalam perkembangannya mendapat sambutan yang sangat positip dari masyarakat, terbukti dari jumlah Paspor RI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Madiun selama bulan Februari 2003 (? 15 hari kerja) telah mencapai 1.085 Paspor. Seiring dengan kondisi tersebut, maka pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum perlu dukungan operasional dari sumber daya manusia dan sarana perkantoran yang memadai. Saat ini jumlah sumber daya manusia yang menjalankan operasional Kamtor Imigrasi Madiun ada 27 orang, yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon III, 4 orang pejabat struktural eselon IV, 7 orang pejabat struktural eselon V, dan 15 orang pegawai tata usaha. Selain itu, dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik, maka Kantor Imigrasi Madiun menetapkan sistem pelayanan keimigrasian dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebijakan satu pintu (one gate policy), yang artinya bahwa permohonan masuk melalui loket dan setelah selesai diambil kembali melalui loket;
  2. Permohonan dikerjakan secara “ban berjalan”, yang artinya bergerak secara otomatis ke unit-unit keja terkait tanpa harus menunggu pemohon;
  3. Otomatisasi pekerjaan melalui penerapan sistem komputerisasi pelayanan keimigrasian secara terpadu dengan menggunakan komputer sebagai “work-station” di masing-masing unit kerja yang saling berhubungan dan datanya disimpan dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai server.

Dengan penetapan sistem tersebut Kantor Imigrasi Madiun sejak awal ingin menerapkan pelayanan keimigrasian dengan tolok ukur keberhasilannya pada “customer satisfaction” atau kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pengawasan

Info Pegawai

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang membentuk kinerja seseorang. Dalam suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya (pegawainya) pada aktivitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari pada memodifikasi perilaku pegawai dalam bekerja. Hal ini juga perlu mendapat dukungan secara organisasi dengan tujuan seperti peningkatan produksi, pelayanan lebih cepat, tepat dan efisien, penekanan biaya operasional, peningkatan kualitas dan hubungan pribadi antar sesama lebih efektif.

Hukum0

Teknologi Informasi0

Ekonomi, Sastra dan Lainnya0

Informasi detail tentang Profil Pegawai bisa anda lihat disini