Kantor Imigrasi Kelas II Madiun | PERSYARATAN PASPOR BAGI CALON JEMAAH HAJI JANGAN SAMPAI BEDA DATA
22133
post-template-default,single,single-post,postid-22133,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

PERSYARATAN PASPOR BAGI CALON JEMAAH HAJI JANGAN SAMPAI BEDA DATA

PERSYARATAN PASPOR BAGI CALON JEMAAH HAJI JANGAN SAMPAI BEDA DATA

Permasalahan perbedaan data dan kelengkapan dokumen terkait persyaratan penerbitan paspor bagi calon jemaah haji telah menjadi permasalahan klasik setiap menjelang pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan Moch. Amin Mahfud saat membuka Sosialisasi Prosedur Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaan Haji Kabupaten Magetan di Sarangan, Rabu, 10 Pebruari 2016. Amin mengungkapkan masih banyak perbedaan data pada dokumen persyaratan yang dilampirkan calon jemaah untuk pengurusan haji. Selain itu banyak pula calon jemaah haji yang dokumen persyaratannya tidak lengkap. Permasalahan tersebut timbul karena ketidaktahuan calon jemaah haji mengenai paspor sebagai dokumen negara yang digunakan di Luar negeri. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan menggandeng Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan menyelenggarakan sosialisasi penerbitan paspor yang diikuti perwakilan calon jemaah haji. Amin mengharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi tidak ada lagi permasalahan terkait persyaratan pengurusan paspor bagi calon jemaah haji.
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanim Madiun Prihatno Juniardi yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun sebagai nara sumber memaparkan bahwa dengan sistem penerbitan paspor yang sekarang dan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8/2014, tidak ada lagi toleransi persyaratan paspor seperti tahun-tahun sebelumnya dengan hanya melampirkan, KTP, KK, dan surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama sebagai pengganti dokumen identitas yang tidak ada. Karena dalam pengurusan paspor persyaratan yang dibutuhkan adalah bukti domisili
KTP, KK dan bukti identitas diri yaitu surat nikah/ ijasah/ akte lahir. Saat ini seluruh dokumen persyaratan paspor harus lengkap dan tidak boleh ada perbedaan data. Selain itu lanjut pria yang akrab dipanggil Ardi ini menjelaskan kesamaan data menjadi keharusan agar tidak terjadi perbedaan data antara paspor dengan KTP elektronik. Ini dikarenakan data dalam KTP elektronik akan menjadi acuan data kependudukan dan tidak mudah diubah seperti dulu.
Persoalan perbedaan data pada dokumen persyaratan ini juga diungkapkan oleh Djarot calon jemaah haji asal Magetan yang mengaku kebingungan karena data pada KTP dan KK berbeda dengan di buku nikah. Persoalan serupa juga dihadapi oleh beberapa jemaah khususnya yang lanjut usia. Kebanyakan perbedaan data disebabkan adanya kebiasaan mengubah nama, ejaan, dan usia yang dituakan saat menikah.dulu. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Ardi menjelaskan jika ada data yang salah agar segera meminta pembetulan pada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.
Sementara itu pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Sigit Roesdianto menjelaskan kesiapan pihaknya menyambut pelayanan penerbitan paspor bagi calon jemaah haji tahun 2016. Seperti tahun-tahun sebelumnya Kanim Madiun akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag) se wilayah kerja untuk mengatur jadwal foto dan wawancara sehingga pelayanan dapat berjalan lancar dan cepat. Dengan adanya sistem pelayanan paspor terpadu ini, permohonan paspor langsung diajukan oleh calon jemaah haji dan tidak dapat lagi diajukan terlebih dahulu oleh Pihak Kemenag. Oleh karena untuk memberikan kenyamanan bagi calon jemaah haji khususnya yang lanjut usia akan diatur jadwal antrian foto sehingga tidak menunggu terlalu lama. Sigit berpesan kepada calon jemaah haji agar benar-benar mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan sehingga pada saat proses penerbitan tidak mengalami hambatan terkait kelengkapan dokumen maupun perbedaan data. Bagi calon jemaah haji yang belum mempunyai KTP elektronik agar segera membuat karena berdasarkan Peraturan Presiden No. 112/2013 per 31 Desember 2014 KTP biasa sudah tidak berlaku. (adt/okt)
DSC00082

No Comments

Post a Comment